Kemenkumham Jateng Targetkan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

SEMARANG – Dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester I Tahun 2023 yang akuntabel, berkualitas, serta tepat waktu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar rekonsiliasi dan pemutakhiran data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2023 tingkat Kantor Wilayah, pada Senin (03/07/2023).

Membuka kegiatan, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Hantor Situmorang yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Hajrianor mengungkapkan kegiatan pada hari ini adalah langkah awal dalam mewujudkan selalu WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Christina Aryani: Pembahasan RUU Minol Perlu Dikawal

Terlebih dengan adanya Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih singkat dengan memotong beberapa tahapan rekonsiliasi yang dilakukan menjadi otomatis.

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

“Perubahan proses penyusunan laporan keuangan ini mengharuskan kita juga melakukan perubahan. Dengan konsep single database mengharuskan sinergitas dan  koordinasi antar operator modul-modul menjadi lebih ditingkatkan, sehingga data yang direkam khususnya oleh operator modul pengganggaran adalah betul-betul data yang valid, ” ujar Hajrianor.

Selanjutnya, Kadivmin memaparkan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan jajarannya di tahun 2023 ini antara lain menindaklanjuti to do list, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan; menindaklanjuti temuan atau rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ataupun Inspektorat Jenderal; dan mengimplementasikan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) bagi satker-satker yang pada tahun ini menjadi sampling penerap PIPK.

Baca juga: Willy Aditya: Banyak Fraksi Tolak Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Turut mengikuti pembukaan rekonsiliasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, Kepala Bagian Umum Budhiarso Widhyarsono, dan Kasubag Keuangan dan Pengelolaan BMN Maria Titik Sumiyati.

Kegiatan rekonsiliasi ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 3 hingga 5 Juli 2023 di Gumaya Tower Hotel dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para Operator modul GLP dan Modul Aset dan Persediaan pada UPT masing-masing.

Baca juga: Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Sementara itu bergabung secara virtual pendamping dari Eselon I baik dari Biro Keuangan, Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

(N.Son/Hms)

Baca juga: PLT Kalapas Karanganyar Ikuti rapat kordinasi bersama Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan