Kemenkumham Jateng Sosialisasikan RKUHP Melalui Siaran Televisi

SEMARANG - Sosialisasi RKUHP terus dilakukan Kanwil Kemenkumham Jateng melalui berbagai metode. Kali ini sosialisasi dilakukan melalui kanal siaran TVRI oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Dr. A. Yuspahruddin, Bc.IP. S.H., M.H., Rabu (28/09/2022).

Dalam segmen Dialog Publik yang membahas topik "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Kakanwil mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM diberikan mandat oleh Presiden RI untuk memperluas penyebaran informasi terkait RKUHP.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Diskusi Panel Indonesia Netherland Legal Update (INLU) Secara Virtual

"Pada tahun 2022 ini, Presiden Jokowi  memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan RUU KUHP dipahami oleh masyarakat dan menyerap masukan/usulan dari masyarakat, " ujar Kakanwil.

Baca juga: Lapas Cilacap Ikuti Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

Ia berharap dengan dilakukannya berbagai sosialisasi tersebut dapat semakin memperluas penyebaran informasi terkait RKUHP dan diharapkan masyarakat bisa mengambil peran dalam pemberian usulan/masukan terkait penyusunan RKUHP.

Dalam hal menampung segala bentuk masukan masyarakat mengenai RUU KUHP, Kakanwil menginformasikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN telah membuka ruang dialog publik online melalui platform PARTISIPAKU yang dapat diakses melalui laman http://partisipasiku.bphn.go.id.

Baca juga: Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Dua Warga Binaan Terorisme Lapas Karanganyar Ucap Sumpah Ikrar Kesetiaan NKRI

Turut hadir sebagai narasumber, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, S.H. M.Hum., memaparkan urgensi dari penyusunan RKUHP.

"Misi agar KUHP yang ada segera digantikan, adalah misi dekolonisasi yaitu melepaskan konsep ide yang tercermin KUHP yang diwarnai ide kolonialisasi. Lalu ide sinkronisasi, modernisasi, dan juga aktualisasi sistem nilai kita. Hukum pidana kita harus dibuat sesuai dengan perkembangan global dan ilmu pengetahuan, " jelas Puji.

Baca juga: Taruna POLTEKIP 53 Gel 2 Terima Pengarahan dari Pejabat Struktural Lapas Karanganyar Nusakambangan

Lebih dalam lagi, ia memberikan kajian singkat terkait isu-isu krusial dalam penyusunan RKUHP yang mendapatkan atensi dari masyarakat, beberapa diantaranya seperti hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden hingga tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib.

(N.Son/***)

Baca juga: Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama, Wabup : Saring Dulu baru Share